Kota Sungai Penuh Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI Pengakuan Atas Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMAKAS-POSTKOTA, SUNGAIPENUH – Walikota Sungai Penuh H Asafri Jaya Bakri, bebebepa waktu lalu kembali menghadirkan sebuah prestasi membanggakan yang layak mendapat apresiasi tinggi untuk nama baik Kota Sungaipenuh.

Dibawah Kepemimpinan Walikota yang akrab disapa AJB itu, Kota Sungaipenuh berhasil kembali merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK RI setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kota Sungai Penuh sebelumnya juga berhasil meraih opini WTP pada tahun anggaran 2013 lalu.

Keberhasilan Kota SungaiPenuh meraih opini WTP diumumkan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Dra Eliza, MM, Ak, CA, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 di kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (29/5) beberapa waktu lalu.

            Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Dra Eliza, MM, Ak, CA, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada Walikota Sungai Penuh atas keberhasilan meraih opini WTP.“Terus tingkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” sebutnya. “Pertahankan WTP,” sambung Eliza.

            Sementaraitu, Walikota H Asafri Jaya Bakri dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan dari BPK RI Perwakilan Jambi sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh berhasil meraih opini WTP. “Kita berterimakasih kepada tim BPK yang telah membimbing kami selama ini. Perbaikan terhadap pengelolaan keuangan akan terus kami perhatikan dan lakukan,” sebutWalikota.

            Ditegaskan Walikota, predikat WTP sangat diperlukan pemerintah daerah, disamping untuk mewujudkan clean government, apresiasi lembaga nasional dan internasional sangat ditentukan oleh predikat dalam pengelolaan keuangan daerah.(mko)